PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN
OLEH: TISMAN
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang :
Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan sekarang sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan. Disamping itu banyak pemikir dan praktisi belum memahami dan meyakini bahwa partisipatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi.
Dilain pihak konsep pembangunan yang selama ini diterapkan belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.
Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, sepertinya tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dimaksud.Berbagai kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Masalah :
Bagaimanakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
3. Tujuan :
Mempelajari konsep Pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.





B. KONSEP PEMBANGUNAN
Secara sederhana pembangunan selalu didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis menuju keadaan sosial ekonomi yang lebih baik atau yang lebih modern. Batasan tersebut jelas menggambarkan bahwa pembangunan merupakan suatu gejala sosial yang berdimensi banyak dan haruslah didekati dari berbagai disiplin ilmu.
Salah satunya yang mendukung pemikiran tersebut adalah Tjokroamidjojo, 1990, dalam tulisan Bambang sutrisno, Akses Peran Serta Masyarakat, mengemukakan bahwa pembangunan negara-negara di Asia hanya bisa berlangsung bila persyaratan-persyaratan politis dan sosial terpenuhi.
Disamping itu Michael P. Todaro dalam Pengembangan Koperasi, Kumpulan karangan Thoby Mutis, mengemukakan pula bahwa Ilmu ekonomi hendaknya berdimensi luas tidak hanya berkaitan upaya melakukan pilihan terhadap sumberdaya yang terbatas, meminimalisasi biaya, memaksimalisasi hasil atau manfaat, tetapi harus pula menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya agar mayoritas masyarakat miskin di negara berkembang mendapat perbaikan taraf hidup sejalan dengan realisasi dari beraneka ragam potensi mereka sebagai manusia.
Selain itu Coralie Bryant & Louise G White dalam bukunya Manajemen
Pembangunan mengemukakan pula bahwa pembangunan merupakan suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Hal tersebut mempunyai beberapa implikasi tertentu yaitu pertama, memberikan perhatian terhadap kapasitas, yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan tersebut, kedua pembangunan harus mencakup keadilan, perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan akhirnya pembangunan berarti perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya.
Dari berbagai konsep tersebut terlihat bahwa pembangunan tidak dapat didekati hanya dengan perubahan ekonomi, tapi secara umum pembangunan juga harus mampu menciptakan suatu kondisi yang dapat menjamin keadaan sosial masyarakat yang berkeadilan, kapasitas masyarakat yang dapat berkembang dengan pemberian wewenang dan kekuasaan, serta lingkungan yang terjamin kesalingtergantungannya.
Bila dilihat lebih jauh perkembangan pemikiran teori pembangunan nasional berdasarkan pendekatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 aliran yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Aliran Klasik :
Merupakan suatu sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh proses kepada mekanisme ekonomi secara alamiah, tanpa campur tangan pemerintah. Mekanisme pembentukan harga akan membawa segala hubungan ekonomi secara otomatis ke kurva keseimbangan.
Teori ini akan baik hasilnya apabila dunia memenuhi persyaratan-persyaratan yang memungkinkan setiap individu memiliki peran yang sama dalam iklim laissez faire. Kenyataannya kaum kapitalis kedudukannya kuat dan memiliki alat produksi dan mempunyai kebebasan untuk menyusun kekuatan, sementara masyarakat umumnya memiliki kedudukan dan posisi yang lemah.
2. Aliran Keynesian :
Perhatian teori ini terpusat pada pemecahan masalah jangka pendek yang tengah dihadap yaitu depresi dan pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah perlu melakukan kebijakan menyangkut kebijakan fiskal dan moneter untuk melepaskan masyarakat dari depresi ekonomi, mendorong investasi, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.
3. Aliran Neo Klasik :
Aliran ini memandang bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertambahan dalam penawaran faktor produksi dan kemajuan teknologi.
Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik umumnya di dasarkan pada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb & Paul Douglas yang terkenal dengan istilah ”Cobb-Douglas Production function ”
Pembangunan umumnya dilihat sebagai perubahan secara terencana struktur produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga bagian dari sektor pertanian menurun sementara bagian dari sektor pabrikasi (manufaktur) dan jasa meningkat.
Oleh karena itu, strategi pembangunan lazimnya dipusatkan pada industrialisasi di wilayah dipusatkan pada industrialisasi di wilayah perkotaan yang mengalami perkembangan pesat, dan sering sekali dengan mengorbankan pembangunan pertanian di wilayah pedesaan.
Dari uraian diatas maka secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan selalu dilihat sebagai fenomena ekonomis yang diukur dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan merupakan hal penting kedua untuk menciptakan pertumbuhan yang diharapkan.
Definisi pembangunan seperti ini dikenal dengan istilah Teori Rostow yang dalam istilah ekonomi lebih dikenal dengan istilah trickle down effect theori, dimana hasil pembangunan atau pertumbuhan ekonomi tersebut akan menetes ke bawah dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan maupun peluang-peluang ekonomis lainnya.
Kenyataan memperlihatkan konsep pembangunan tersebut tidak mampu menciptakan peluang ekonomi kepada masyarakat pada umumnya sebagaimana yang dikemukakan dalam pandangan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu ada upaya lain yang dilakukan agar pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
C. PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN
Terminologi sistem ekonomi kerakyatan setidaknya mengandung 5 ciri utama dan penting ( Bambang Sutrisno, Akses Peran serta Masyarakat) yakni Adanya mekanisme pasar, adanya persaingan yang sehat, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, adanya nilai-nilai keadilan dan terjaminnya kepentingan sosial.
D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Perberdayaan merupakan satu istilah yang diterjemahkan dari istilah empowerment yang merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pemikiran dan kebudayaan masyarakat.
Pemberdayaan memiliki dua kecendrungan yaitu kecendrungan primer dan kecenderungan struktur. Kecendrungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, Kecenderungan skunder, merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menja dipilihan mereka.
Sementara itu dalam terminoligi manajemen, pemberdayaan berkaitan dengan wewenang (authority) dan kekuasaan (power). Pemberdayaan bertujuan menghapuskan hambatan-hambatan guna membebaskan organisasi dan orang-orang yang bekerja di dalamnya, melepaskan mereka dari halangan-halangan yang hanya memperlamban reaksi dan merintangi aksi mereka.
E. MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Beberapa model pemberdayaan masyarakat yang telah diterapkan pada Balai pelatihan Tanaman pangan Propinsi Riau adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) Program ini berupaya meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan SDM dengan berbagai rentetan kegiatan dimulai dari, penumbuhan dan penguatan kelompok, pemupukan dana bersama, pengembangan usaha, dan pengembangan kemitraan usaha yang pada akhirnya diharapkan akan terbentuk Koperasi atau Badan usaha lainnya. Dalam upaya mendorong upaya kelompok petani diberi support kredit usaha dengan persyaratan ringan melalui BRI.
2. Program Pemberdayaan Petani dan pelaku Agribisnis :
Program dirancang melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan sebanyak 26 kali pertemuan dengan rentang pertemuan selama 6 bulan. Fasilitasi yang diberikan selama pelatihan (uang saku dan transport) di arahkan untuk digunakan peserta menjadi modal usaha. Fasilitasi untuk kegiatan ini diberikan kepada petani selama enam bulan dengan melaksanakan proses pembelajaran yang kurikulumnya mencakup Teknologi, pengembangan organisasi dan penguatan modal.
3. Program pengembangan kawasan agropolitan :
Program ini berupaya mengembangkan kawasan untuk memacu berjalannya sistem dan usaha agribisnis, dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan agribisnis. Upaya ini didukung dengan mengembangkan kemampuan SDM masyarakat petani yang dikoordinir dengan keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian yang merupakan Home Basenya Penyuluh.
Ketiga model yang dikembangkan lebih menekankan pada pemberdayaan yang menekankan kecenderungan skunder yang menekankan kepada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.
Sementara itu pemeberdayaan yang berkecenderungan primer masih jarang/kurang dilakukan dengan berbagai macam alasan. Untuk ini ada 10 mitos pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Karta sasmita (1996) :
1. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan material, rasional dan bertumpu pada pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat akan mudah diwujudkan melalui pendekatan pembangunan dari atas dari pada pendekatan yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material.
4. Pengetahuan dan Teknologi Internasional selalu lebih baik daripada pengetahuan dan teknologi masyarakat lokal.
5. Kelembagaan lokal selalu tidak mampu mewujudkan upaya pemberdayaan masyarakat.
6. Masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah tidak tahu apa yang mereka inginkan.
7. Kemiskinan lahir akibat kebodohan dan kemalasan anggota masyarakat.
8. Efisiensi adalah tujuan utama pembangunan dan tujuan alokasi sumberdaya masyarakat.
9. Sektor pertanian dan pedesaan adalah sektor inferior yang tidak perlu diperioritaskan.
10. Ketidak seimbangan dalam akses pemilikan/penguasaan sumberdaya pembangunan merupakan syarat perlu untuk melakukan perubahan.
F. KESIMPULAN :
1. Pembangunan Ekonomi secara umum diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri.
2. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat memiliki kecenderungan primer (proses memberi dan mengalihkan sebagian kekuasaan kepada masyarakat) dan kecenderungan sekunder (proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi).
3. Model Pemberdayaan yang dikembangkan saat ini masih terbatas pada kecenderungan sekunder (proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi).
4. Perlu pengembangan model Pemberdayaan yang memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menentukan perkembangan ekonominya (kecenderungan primer dalam pemberdayaan)
DAFTAR PUSTAKA
1. Bambang Rudito dkk, Akses Peran Serta Masyarakat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
2. Coralie Bryant & Louise G. White, Manajemen Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1989
3. Jhingan, ML, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
4. Proyek P4K, Selayang Pandang P4K, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta, 2003.
5. Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Bina Grafika, LPFE-UI, Jakarta, 1985.
6. Sinis Munandar, MS, Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Pelayanan Keuangan Mikro, Badan Pengembangan SDM, Depatemen Pertanian, Jakarta, 2002.
7. Syamsuddin Abbas, Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Diklat Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta, 1994
8. Suwarsono & Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 2000.
9. Suwandi, Ir.H., MM, Agropolitan, Merintis Jalan Meniti Harapan, PT. Duta Karya Swasta, Jakarta, 2005.
10. Thoby Mutis, Kumpulan Karangan, Pengembangan Koperasi, PT Gramedia, Jakarta, 1992.