Perubahan Paradigma

Perubahan Paradigma

Sejalan dengan era otonomi sekarang ini untuk pembangunan ketahanan pangan diperlukan suatu paradigma baru, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa paradigma lama memiliki beberapa kelemahan antara lain :

(1) Terfokus pada aspek ketersediaan dan keterjangkauan, dengan sasaran utama swasembada beras pada tingkat harga murah

(2) Pemahaman pada stabilitas harga tidak memberikan insentif peningkatan produksi yang mamadai bagi petani produsen sehingga kontra produktif terhadap pencapaian ketahanan pangan

(3) Diabaikannya pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan petani, sehingga timbulnya krisis pangan yang dipicu oleh lemahnya daya beli masyarakat

(4) Fokus yang dominan terhadap ketahanan pangan (beras) nasional dan diabaikannya aspek ketahanan pangan rumah tangga

(5) Dilema kebijaksanaan yaitu upaya peningkatan produksi disatu pihak, tapi sisi lain harga ditetapkan murah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah

Dengan demikian peran pemerintah pada paradigma baru ini diharapkan dapat lebih terfokus pada :

(1) Menciptakan iklim yang mendukung berkembangnya usaha-usaha peningkatan kemampuan dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

(2) Membangun sistem ekonomi pangan yang jujur, adil dan bertanggung jawab.

(3) Merencanakan ketahanan pangan nasional/daerah melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan sinergi upaya mewujudkan ketahanan pangan.

(4) Melaksanakan pelayanan, konsultasi, dan advokasi, untuk perbaikan SDM agar memperlancar usaha masyarakat dalam membangun ketahanan pangan.

(5) Menjalankan pemerintahan dengan baik melalui penegakan hukum secara konsisten, pengelolaan kewenangan secara transparan, sifat dan pola bertanggung jawab, mengedepankan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan sistem kontrol masyarakat.

Secara ringkas perubahan paradigma pemantapan ketahanan pangan dari beberapa pendekatan seperti tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10. Perubahan Paradigma Pemantapan Ketahanan Pangan

No


Pendekatan


Paradigma Lama


Paradigma Baru

1


Desain kebijakan


Makro/agregat


Mikro/ rumah tangga

2


Manajemen pembangunan


Sentralistis


Desentralistis

3


Pelaku utama pembangunan


Dominasi peran pemerintah


Dominasi peran masyarakat

4


Fokus komoditas


Beras


Pangan keseleruhan

5


Peningkatan keterjangkuan


Penyediaan pangan murah


Peningkatan daya beli

6


Perubahan perilaku keluarga


Sadar kecukupan pangan


Sadar kecukupan gizi

Sumber : Suryana, A (2003)

Dalam kaitan paradigma baru sebagaimana terlihat pada Tabel 10, sistem ketahanan pangan tentu saja harus melibatkan beberapa komponen diantaranya yaitu:

(1) peran pemerintah (meliputi : kebijakan ekonomi makro, kebijakan perdagangan dalam negeri dan international, pelayanan/fasilitas fisik dan non fisik, intervensi/pengelolaan pasar terkendali, dan pemberdayaan masyarakat),

(2) peran masyarakat (meliputi : produksi pangan/pertanian, industri pengolahan pangan, perdagangan pangan, jasa pelayanan pangan, peningkatan kesadaran gizi dan pengembangan solidaritas sosial), dan

(3) input (meliputi :sumber daya alam yang meliputi lahan, air dan perairan, kelembagaan, budaya, teknologi.

Keterkaitan dari beberapa faktor/komponen yang berkaitan dengan sistem ketahanan pangan ini dapat dilihat secara sistematis pada Gambar 6. Terlihat bahwa output yang diharapkan dari adanya sistem ketahanan pangan paling tidak adalah dapat terpenuhinya hak azasi manusia yang paling hakiki yaitu terpenuhinya kebutuhan akan pangan, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan ketahanan pangan, ekonomi dan nasional.


Peran Masyarakat

Produksi pangan/pertanian

Industri pengelolaan pangan

Pedagang pangan

Jasa pelayanan pangan

Peningkatan kesadaran gizi

Pengembangan solidaritas sosial





SISTEM KETAHANAN PANGAN

Input :

SD alam (lahan, air, perairan)

Kelembagaan

Budaya

Teknologi

Gambar 6. Kerangka Sistem Ketahanan Pangan

Output :

Pemenuhan HAM

Pengembangan SDM berkualitas

Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Nasional

Peran Pemerintah

Kebijakan ekonomi makro

Kebijakan perdagangan dalam negeri dan internasional

Pelayan / fasilitas fisik dan non fisik

Intervensi/pengelolaan pasar terkendali

Pemberdayaan masyarakat