Pembangunan dan Potensi Masyarakat

Pembangunan dan Potensi Masyarakat

Pembangunan perlu menghiraukan dan memperhitungkan pola kehidupan yang sedang berlangsung di masyarakat. Kondisi ini harus diberi nilai dan jangan sekali-kali diubah dengan cara perombakan. Kondisi masyarakat setempat perlu dihargai, yaitu dengan cara apresiasi. Penghargaan dan pemberian nilai pada kondisi kehidupan masyarakat tersebut, adalah suatu cara menyukseskan pengembangan potensi masyarakat sesuai dengan yang diidamkan. Nilai positif diefektifkan dan dikembangkan, sedangkan nilai yang dipandang negatif diblokir, dan secara perlahan dihilangkan. Sementara itu nilai baru (inovatif) diperkenalkan untuk dihargai masyarakat sebagai nilainya sendiri (Maskun, 1992).

Komunitas masyarakat dengan berbagai aktifitas dan dinamikanya, berintegrasi dalam sistem nasional melalui apa yang dinamakan sebagai tatanan penghantar (delivering system) dan tatanan peraih (acquiring system). Tatanan penghantar menyediakan berbagai aspek yang meliputi antara lain Iptek, informasi, sarana, pinjaman modal, pelayanan dan jasa, yang merupakan kebutuhan utama dari tatanan peraih, yakni masyarakat target pembangunan (Adjid, 1995).

Agar tatanan peraih benar-benar mampu memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh tatanan penghantar, yang sesungguhnya memang menjadi bagian dari haknya, maka diperlukan proses perubahan perilaku masyarakat agar dapat beradaptasi dengan lingkungan stategisnya, melalui proses learning by doing yang dijalankan secara sinambung, dari waktu ke waktu. Untuk menuju ke arah proses learning by doing ini, potensi masyarakat perlu dibangkitkan. Keinginan mereka untuk memperbaiki kehidupannya perlu ditumbuhkembangkan agar menjadi pemicu yang kuat menumbuhkan semangat kewirausahaan (enterpreneurship).

Solusi penyelesaian problema dan alternatif pengembangan usaha yang ditawarkan perlu menyentuh kepentingan masyarakat yang mendasar, yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu pembangunan haruslah (Flavier, 1992):

(1) Bersifat sederhana, kalau masyarakat kurang mengerti, atau sosialisasi suatu proyek kurang dilaksanakan, maka proyek akan gagal sebelum dilaksanakan.

(2) Bersifat ekonomis, tercakup dalam pengertian ini adalah sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dikuasai masyarakat, serta ada insentif ekonomi yang dapat dipetik langsung dari proyek tersebut.

(3) Bersifat praktis, sehingga masyarakat mudah menerapkannya.

(4) Harus dapat ditiru, sehingga dapat dicontoh oleh yang lain. Proyek yang eksklusif sulit memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan secara meluas.

Dalam era globalisasi di mana informasi semakin dapat masuk mencapai pelosok-pelosok serta kontak antara individu dan wilayah menjadi lebih gampang, tampaknya terdapat kecenderungan bahwa golongan dan wilayah yang lemah akan semakin terbenam dalam kemiskinannya, karena kalah dan terdesak dalam persaingan pemanfaatan sumberdaya yang ada dengan golongan dan wilayah lain yang lebih kuat dan berpunya. Karena itu pembangunan desa haruslah dijadikan orientasi utama. Pembangunan desa ini mengawali fokusnya pada upaya-upaya untuk pemberdayaan sumberdaya manusia, yakni masyarakat desa itu sendiri. Berbagai kemampuan mereka yang masih bersifat potensial perlu dibangkitkan.

Banyak program yang telah dilaksanakan untuk membantu masayarakat miskin di pedesaan, bahkan jauh sebelum program IDT diterapkan. Namun banyak di antara program tersebut yang tidak mampu menjangkau sasarannya secara tepat. Hayami dan Kikuchi (1991) menemukan fakta bahwa ekonomi pedesaan cenderung terpolarisasi ke arah stratifikasi masyarakat, yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok utama. Kedua kelompok ini sangat berbeda peluangnya untuk berpartisipasi dan menikmati kegiatan-kegiatan pembangunan. Kelompok yang kuat, karena penguasaan dan kemampuan sumberdaya yang dimilikinya lebih baik, akan dapat menangkap peluang-peluang dan kesempatan berusaha yang lebih baik pula, sementara yang lemah selalu tersisih dalam persaingan. Bahkan tidak jarang kelompok yang kuat mengatasnamakan kelompok yang lemah untuk mengeruk keuntungan, seperti misalnya yang sering terjadi dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan kredit bunga bersubsidi dan bantuan input untuk produksi pertanian.

Kejadian-kejadian tersebut sebenarnya dapat dihindarkan kalau kendala untuk ikut memasuki (barrier to entry) berbagai program bantuan bagi golongan masyarakat miskin dapat diminimalkan. Bentuk kendala ini bermacam-macam, dapat berupa kendala internal, yakni kendala-kendala yang muncul akibat kelemahan-kelemahan pada individu golongan masyakarakat miskin, adapula yang berupa kendala eksternal, yaitu kendala-kendala yang muncul dari luar, misalnya berupa prosedur yang asing, adanya biaya transaksi, keharusan menyediakan jaminan, dan berbagai bentuk lainnya yang menyulitkan bagi golongan tak berpunya. Namun menurut Flavier (1992) berdasarkan pengalamannya di beberapa desa di Filipina dalam mengintroduksikan program Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM), bahwa masyarakat pedesaan itu potensinya besar untuk berkembang, namun karakteristik problema dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan problema tersebut sangat unik dan khas, sehingga pendekatan program secara meluas dalam bentuk yang uniform, sukar memberikan hasil yang memuaskan.

Melakukan pembangunan bagi masyarakat perlu memperhatikan kondisi dan karakter kehidupan masyarakat, yang nyata-nyata berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu desa dengan desa yang lain. Cara-cara yang diseragamkan tidak dapat efektif pada masyarakat, karena tidak memperhatikan dan mengakomodasikan dengan baik, perbedaan-perbedaan dalam hal tradisi, tipe wilayah, kekuatan adat, cara hidup, keadaan fisik, lingkungan dan lain-lain (Maskun , 1992).